Bone Bolango Perkuat Lobi Pemerintah Pusat untuk Jalan Tulabolo–Pinogu

Bone Bolango, Berita – Percepatan pembangunan Jalan Tulabolo–Pinogu terus dikebut Pemerintah Kabupaten Bone Bolango melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat. Audiensi dengan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri menjadi langkah strategis untuk membuka ruang dukungan dan intervensi pusat terhadap pembangunan akses yang dinilai vital bagi konektivitas dan pemerataan pembangunan di wilayah Bone Bolango.
Audiensi tersebut dilakukan Asisten II Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Bone Bolango, Yusbar Ismail, bersama Kepala Bappeda Litbang Bone Bolango, Sri Mulyani Lalijo, dan jajaran, dengan Kepala BSKDN Republik Indonesia, Suharyono Huntoyungo, di Kantor BSKDN Kemendagri, Rabu (12/8/2026).
Asisten II Setda Bone Bolango, Yusbar Ismail, menegaskan bahwa pembangunan jalan tersebut memiliki arti jauh lebih besar dibanding sekadar pembangunan infrastruktur fisik.
Menurutnya, Jalan Tulabolo–Pinogu merupakan pintu masuk untuk memperkuat konektivitas, memperlancar mobilitas masyarakat, sekaligus membuka potensi ekonomi yang selama ini belum berkembang secara optimal akibat keterbatasan akses.
“Yang kita dorong bukan hanya pembangunan jalan, tetapi bagaimana membuka akses dan menghadirkan pemerataan pembangunan bagi masyarakat Pinogu. Karena ketika akses terbuka, mobilitas masyarakat, distribusi barang, pelayanan pemerintah, hingga aktivitas ekonomi akan ikut bergerak,” ujar Yusbar.
Ia menjelaskan, posisi Kecamatan Pinogu yang memiliki karakteristik geografis dan tantangan akses tersendiri membuat pembangunan Jalan Tulabolo–Pinogu membutuhkan perhatian dan sinergi lintas pemerintahan.
Karena itu, menurut Yusbar, pemerintah daerah terus membangun komunikasi dengan berbagai pihak agar pembangunan jalan tersebut dapat memperoleh dukungan yang lebih kuat.
“Kita memahami bahwa pembangunan ini membutuhkan dukungan dan kerja bersama. Pemerintah daerah akan terus melakukan koordinasi, menyampaikan kebutuhan dan kondisi di lapangan, sehingga ada langkah konkret yang bisa kita dorong bersama untuk mempercepat pembangunan Jalan Tulabolo–Pinogu,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Litbang Bone Bolango, Sri Mulyani Lalijo, mengatakan pembangunan Jalan Tulabolo–Pinogu memiliki keterkaitan erat dengan agenda pembangunan daerah, terutama dalam memperkuat konektivitas wilayah dan mengurangi kesenjangan akses pembangunan.
Ia menilai, keberadaan infrastruktur yang memadai akan memberikan dampak berantai terhadap berbagai sektor, mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan pemerintahan.
“Jalan Tulabolo–Pinogu kita lihat sebagai bagian penting dari upaya pemerataan pembangunan. Infrastruktur ini akan memberikan multiplier effect bagi masyarakat, karena aksesibilitas sangat menentukan bagaimana potensi suatu wilayah bisa berkembang,” jelas Sri Mulyani.
Menurutnya, pembangunan jalan tersebut juga harus ditempatkan dalam kerangka perencanaan pembangunan yang terintegrasi, sehingga intervensi yang dilakukan tidak berhenti pada pembangunan badan jalan semata, tetapi mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
“Kami di Bappeda terus memastikan kebutuhan pembangunan ini masuk dalam kerangka perencanaan daerah secara terukur. Di saat yang sama, kami membuka ruang koordinasi dengan pemerintah pusat agar dukungan terhadap pembangunan Jalan Tulabolo–Pinogu dapat semakin kuat,” ujarnya.
Sri Mulyani menambahkan, sinergi dengan pemerintah pusat menjadi salah satu kunci untuk mempercepat realisasi pembangunan, mengingat kebutuhan anggaran dan kompleksitas pekerjaan yang diperlukan.
“Audiensi dengan BSKDN Kemendagri diharapkan menjadi bagian dari rangkaian langkah strategis Pemkab Bone Bolango dalam mengawal pembangunan Jalan Tulabolo–Pinogu,” tandasnya. (Tim Redaksi)