Wabup Risman Perkuat TPKD, Adopsi Praktik Terbaik Kemendagri dan Bandung

Bandung, Berita – Upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Untuk mewujudkan hal tersebut, Wakil Bupati Bone Bolango, Risman Tolingguhu, melakukan konsultasi ke Direktorat Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri yang dilanjutkan dengan studi tiru ke Pemerintah Kota Bandung guna memperkuat kelembagaan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD).
Dalam kunjungan tersebut, Wakil Bupati didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah serta Inspektur Daerah Kabupaten Bone Bolango.
Konsultasi bersama Direktorat Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri membahas berbagai aspek penting dalam penyelesaian dan pemulihan kerugian daerah. Materi yang didiskusikan meliputi penguatan kelembagaan tim, pembagian tugas dan kewenangan, mekanisme penetapan tanggung jawab, proses penagihan, hingga langkah penyelesaian apabila menghadapi kendala administratif maupun ketidakpatuhan dari pihak yang bertanggung jawab.
Wakil Bupati Bone Bolango, Risman Tolingguhu, mengatakan arahan yang diberikan Kementerian Dalam Negeri memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai mekanisme penyelesaian kerugian daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Berbagai arahan yang kami peroleh dari Kementerian Dalam Negeri memberikan pemahaman yang semakin jelas mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan. Ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Bone Bolango untuk memperkuat kelembagaan, menyempurnakan tata kerja, serta meningkatkan efektivitas mekanisme penyelesaian dan pemulihan kerugian daerah,”ujar Risman.
Usai konsultasi di Kementerian Dalam Negeri, rombongan melanjutkan studi tiru ke Pemerintah Kota Bandung. Rombongan diterima jajaran Inspektorat Kota Bandung yang memaparkan berbagai praktik terbaik (best practice) dalam mendukung percepatan penyelesaian kerugian daerah.
Berbagai praktik yang dipelajari mencakup pola koordinasi antarperangkat daerah, pengelolaan administrasi dan dokumen kerugian daerah, mekanisme pemantauan tindak lanjut, pembagian peran dalam tim, hingga strategi percepatan pemulihan kerugian daerah. Pengalaman tersebut akan menjadi referensi bagi Kabupaten Bone Bolango dalam menyempurnakan sistem dan tata kerja Tim Penyelesaian Kerugian Daerah.
Risman menegaskan hasil konsultasi dan studi tiru akan segera ditindaklanjuti melalui evaluasi dan penyempurnaan kelembagaan agar penyelesaian kerugian daerah dapat berjalan lebih efektif.
“Insyaallah, seluruh arahan dari Kementerian Dalam Negeri serta praktik baik yang diterapkan Pemerintah Kota Bandung akan kami implementasikan sesuai kondisi dan kebutuhan Kabupaten Bone Bolango. Harapannya, proses penyelesaian dan pemulihan kerugian daerah dapat berlangsung lebih cepat, tepat, dan akuntabel sehingga semakin memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan bertanggung jawab,”tegasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan kapasitas Tim Penyelesaian Kerugian Daerah semakin meningkat, koordinasi antarperangkat daerah semakin solid, serta setiap penyelesaian kerugian daerah dapat dilakukan secara tepat waktu, memberikan kepastian hukum, dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel. (Tim Redaksi)