Sukseskan Pilkada Serentak 2024, Pemkab Bone Bolango Anggarkan Rp30 Miliar Untuk KPU dan Bawaslu

Suwawa, Berita – Pemerintah Kabupaten Bone Bolango bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat sudah berkomitmen untuk mensukseskan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 mendatang.
Buktinya Pemkab Bone Bolango telah menyiapkan anggaran sharing Pilkada Serentak 2024, untuk dua lembaga penyelenggara pemilu di daerah ini, yakni untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Bolango sebanyak Rp21 miliar dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bone Bolango sebanyak Rp9 miliar.
“Anggaran sharing Pilkada Serentak 2024 untuk KPU dan Bawaslu ini telah dialokasikan pada APBD-P 2023 dan RAPBD tahun anggaran 2024 yang saat ini sedang dalam evaluasi Pemerintah Provinsi Gorontalo,”kata Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BKPD) Bone Bolango, Iwan Mustapa, Selasa (12/12/2023).
Alokasi anggaran ini, kata Iwan Mustapa, merupakan komitmen Pemkab Bone Bolango yang dipimpin Plt. Bupati Merlan S. Uloli bersama DPRD Bone Bolango yang dipimpin Ketua DPRD Halid Tangahu untuk mensukseskan Pilkada Serentak 2024 di daerah ini.
Apalagi Pilkada Serentak 2024 mendatang, juga berbarengan dengan Pilgub, maka pembiayaannya sharing bersama Pemerintah Provinsi Gorontalo yang telah dialokasikan melalui APBD Provinsi.
“Untuk besaran alokasi dana hibah Pilkada untuk KPU dan Bawaslu Bone Bolango tersebut, telah beberapa kali dikonsultasikan dan dibahas bersama Pj. Gubernur, dan terakhir di Rudis Gubernur dihadiri langsung Pj. Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya dan Plt. Bupati Merlan S. Uloli, dan Tim Banggar DPRD, TAPD, serta Ketua KPU Bone Bolango,”kata Iwan.
Sebenarnya saat itu, jelas Iwan Mustapa, Bawaslu Bone Bolango juga diundang, tapi semua Pimpinan dan Anggota Bawaslu lagi melaksanakan tugas di luar daerah.
”Alhamdulillah bapak Pj. Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya pada pertemuan tersebut telah memberi pertimbangan persetujuan dan arahan ke Pemkab dan Banggar DPRD Bone Bolango untuk mengalokasikan Rp21 miliar untuk KPU dan Rp9 miliar untuk Bawaslu,”terang Iwan.
Iwan menyebutkan besaran alokasi anggaran untuk kedua lembaga Pemilu tersebut pun disetujui oleh DPRD, dan KPU Bone Bolango saat itu juga menandatangani berita acara kesepakatan di Rudis Gubernur Gorontalo.
“Untuk NPHD-nya telah ditandatangani pada tanggal 29 November 2023 di sela-sela pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-52 Korpri, di halaman Kantor Bupati Bone Bolango yang disaksikan oleh unsur Forkopimda,”sebut mantan Kepala Bappeda-Litbang Bone Bolango itu.
Diakui Iwan, walaupun pada rapat terakhir, KPU masih dengan estimasi kebutuhan Rp22,7 miliar, namun dengan semangat mensukseskan pesta demokrasi dan sense luar biasa dari teman-teman KPU terhadap kondisi keuangan daerah. Alhamdulillah mereka sepakat menerima dan segera melakukan penyesuaian kembali RKA-nya tanpa mengabaikan kualitas penyelenggaraan Pilkada.
Untuk Bawaslu sendiri, kata Iwan, pihak Pemkab Bone Bolango masih menunggu konfirmasi mereka untuk penandatanganan NPHD. Sudah beberapa kali Pemda proaktif konfirmasi ke Bawaslu, namun sampai dengan saat ini belum ada respon positif untuk menandatangani NPHD tersebut.
“Alasan belum ditandatangani NPHD tersebut, karena Bawaslu masih berpatokan pada perhitungan mereka paling rendah 10 miliar,”kata mantan Asisten III Setda Kabupaten Bone Bolango itu.
Iwan menambahkan pada prinsipnya Pemkab dengan persetujuan DPRD serta di bawah arahan Pj. Gubernur Gorontalo telah mengalokasikan anggaran yang memadai dengan mpertimbangkan kepatutan, kewajaran biaya, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penganggaran sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
“Bahkan sebagai bahan pertimbangan Pemkab Bone Bolango juga menelaah pembiayaan yg dialokasikn oleh daerah lain di Gorontalo. Di luar Kabupaten Gorontalo, alokasi Rp9 miliar untuk Bawaslu yang Pemkab Bone Bolango siapkan merupakan yang tertinggi dibanding Kabupaten/Kota lain di Provinsi Gorontalo,”tambah Iwan.
Ia mengungkapkan kendati jumlah pemilih Bone Bolango hanya berbeda sedikit dengan Pohuwato dan Boalemo. Bahkan jumlah pemilih kita lebih kecil dari Kota Gorontalo yang pemilihnya lebih dari 146 ribu jiwa.
“Tahun 2024 nanti adalah tahun yang penuh dengan tantangan bagi Pemkab Bone Bolango dalam mengelola fiskal yang terbatas. Bahkan untuk memenuhi belanja-belanja mandatory wajib mengikat termasuk Pilkada Serentak 2024, kami harus menunda dan mengefisiensikan beberapa belanja program OPD, termasuk menunda empat bulan TPP ASN,”tutup Iwan. (Tim Redaksi)