Manado, Berita – Sekretaris Daerah Bone Bolango, Iwan Mustapa menegaskan, penyerapan anggaran yang tinggi tidak otomatis berarti pembangunan berhasil. Baginya, ukuran keberhasilan harus terlihat dari target yang tercapai, persoalan masyarakat yang terselesaikan, dan kesejahteraan yang semakin meningkat.
Penegasan itu disampaikan Sekda Iwan Mustapa saat menjadi keynote speaker pada kegiatan Bimbingan Teknis Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang digelar di Aryaduta Hotel Manado, Selasa (13/10/2026).
Iwan Mustapa mengingatkan seluruh perangkat daerah agar tidak terjebak pada rutinitas menjalankan kegiatan dan menyelesaikan laporan, sementara hasil pembangunan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, pengendalian dan evaluasi pembangunan harus menjadi alat untuk menguji hubungan antara rencana, anggaran, pelaksanaan, dan hasil. Setiap program perlu dinilai berdasarkan capaian yang terukur, bukan semata-mata dari kegiatan yang terlaksana atau besarnya anggaran yang dibelanjakan.
Tantangan itu terlihat dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pada Maret 2025, tingkat kemiskinan Bone Bolango tercatat 13,16 persen, turun dari 14,80 persen pada Maret 2024. Penurunan tersebut menunjukkan adanya perbaikan, tetapi angka kemiskinan yang masih berada di atas 13 persen menandakan pekerjaan belum selesai.
“Bone Bolango memiliki potensi di sektor pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM, dan sumber daya alam. Namun, potensi tersebut perlu diterjemahkan menjadi program yang saling terhubung, tepat sasaran, dan berkelanjutan agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Di sinilah, kata Iwan, pengendalian dan evaluasi berperan penting. Pemerintah daerah harus memastikan program yang dirancang tidak berjalan sendiri-sendiri, anggaran digunakan sesuai prioritas, dan pelaksanaannya berujung pada perubahan yang dapat diukur.
Iwan mengidentifikasi sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian perangkat daerah, mulai dari belum optimalnya keselarasan perencanaan, penganggaran, dan target kinerja, kesenjangan antara realisasi kegiatan dan capaian indikator pembangunan, hingga validitas serta keterpaduan data antarperangkat daerah.
Hambatan pelaksanaan program, terutama yang melibatkan banyak sektor dan menyasar wilayah prioritas, juga harus segera diselesaikan. Tanpa koordinasi dan data yang konsisten, program berisiko terlaksana secara administratif, tetapi belum memberikan dampak sesuai sasaran.
Catatan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan evaluasi BPK yang disampaikan dalam paparan turut menjadi pengingat pentingnya konsistensi pengukuran kinerja serta keterkaitan antara realisasi program dan indikator kesejahteraan masyarakat.
Bagi Iwan, catatan evaluasi tidak boleh berakhir sebagai dokumen pelengkap. Setiap temuan harus diterjemahkan menjadi perbaikan yang jelas, mulai dari penyebab masalah, langkah korektif, pihak yang bertanggung jawab, hingga batas waktu penyelesaian.
Untuk memastikan evaluasi menghasilkan perubahan, Iwan menekankan pentingnya menjalankan pengendalian dalam satu siklus yang utuh: perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut.
“Setiap program prioritas perlu dipantau melalui indikator dan target kinerja, realisasi capaian, analisis penyimpangan, perangkat daerah penanggung jawab, serta rencana aksi korektif yang dilengkapi tenggat penyelesaian. Dengan cara ini, persoalan dapat terdeteksi lebih dini dan tidak menumpuk hingga akhir tahun anggaran,” katanya.
Iwan mengajak seluruh perangkat daerah memperkuat lima komitmen bersama, yakni Satu Target, dengan menyelaraskan program pada prioritas pembangunan; Satu Data, melalui data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan; Satu Gerak, dengan memperkuat kolaborasi lintas perangkat daerah; Satu Tindak Lanjut, dengan memastikan setiap masalah memiliki penanggung jawab dan batas waktu penyelesaian; serta Satu Hasil, dengan mengarahkan anggaran dan sumber daya pada manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia juga menekankan bahwa setiap penyimpangan target harus dianalisis secara objektif, program lintas sektor harus dijalankan secara terkoordinasi, dan hasil evaluasi harus menjadi dasar pengambilan keputusan. (Tim Redaksi)
