Jakarta, Berita – Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango, Sri Mulyani Lalijo, mengambil peran dalam pembahasan agenda strategis Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) Tahun 2026. Ia dipercaya memimpin Sidang II Rapat Umum Anggota (RUA) IX LTKL yang mempertemukan sembilan kabupaten anggota di Wisma Habibie Ainun, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Sebagai Ketua Presidium, Sri Mulyani memimpin jalannya pembahasan bersama Sarman Simanjorang, Direktur Eksekutif APKASI selaku Sekretaris Presidium, dan Wahyu Rusiana sebagai Anggota Presidium.
Dua agenda utama menjadi fokus sidang. Pertama, evaluasi kinerja Sekretariat dan Kepala Sekretariat LTKL periode 2023–2026. Kedua, pembahasan rekomendasi pengangkatan Dewan Pengawas serta penyesuaian masa jabatan kepengurusan LTKL periode 2026–2030 sesuai ketentuan Anggaran Rumah Tangga (ART).
Sembilan kabupaten anggota kemudian menyampaikan pandangan, tanggapan, dan masukan terhadap pelaksanaan program serta kinerja kelembagaan selama periode sebelumnya. Pembahasan dilakukan melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat.
Dari proses tersebut, forum menerima kinerja Sekretariat dan Kepala Sekretariat LTKL periode 2023–2026. Forum juga mengesahkan penyesuaian masa jabatan kepengurusan LTKL periode 2026–2030 sesuai ketentuan ART.
Pembahasan kemudian berlanjut pada susunan kepengurusan. Forum menyetujui pengangkatan kembali Ristika Putri Istanti sebagai Kepala Sekretariat, serta menyepakati Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas LTKL untuk periode 2026–2030.
Bagi Sri Mulyani, keterlibatan Bone Bolango dalam forum tersebut bukan semata-mata soal posisi sebagai anggota, tetapi kesempatan untuk ikut menentukan arah kerja sama yang dibangun melalui jejaring LTKL.
“Bagi Bone Bolango, keterlibatan dalam Rapat Umum Anggota LTKL ini bukan hanya tentang kehadiran sebagai anggota, tetapi bagaimana kita ikut mengambil bagian dalam menentukan arah dan keberlanjutan kerja sama antarkabupaten,” ujar Sri Mulyani.
Ia mengatakan, LTKL menjadi ruang bagi kabupaten anggota untuk saling belajar, bertukar pengalaman dan membawa praktik-praktik pembangunan daerah ke dalam forum kolaborasi yang lebih luas.
Menurutnya, keberlanjutan LTKL ke depan perlu dibarengi kerja sama yang semakin konkret. Kolaborasi antardaerah diharapkan tidak berhenti pada forum, tetapi dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan dan praktik pembangunan.
“Yang paling penting adalah bagaimana jejaring ini bisa menghasilkan pembelajaran dan kolaborasi yang memberi manfaat nyata. Kita ingin pengalaman masing-masing daerah, termasuk Bone Bolango, dapat menjadi bagian dari solusi bersama dalam mempertemukan kepentingan ekonomi, lingkungan, penguatan masyarakat, dan keberlanjutan sumber daya,” katanya.
Keterlibatan Bone Bolango dalam RUA IX LTKL sekaligus memperluas ruang daerah untuk membawa pengalaman lokal ke dalam pembahasan pembangunan berkelanjutan di tingkat jejaring kabupaten.
Dengan disepakatinya kepengurusan periode 2026–2030, Sri Mulyani berharap LTKL memiliki pijakan kelembagaan yang semakin kuat untuk melanjutkan kerja sama antardaerah.
“Dengan adanya kepengurusan yang telah disepakati untuk periode 2026–2030, kita berharap kerja sama antarkabupaten semakin kuat, lebih terarah, dan mampu melahirkan langkah-langkah konkret yang relevan dengan kebutuhan daerah serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan,” pungkasnya. (Tim Redaksi)














