Evaluasi Jalan Tulabolo-Pinogu, Akses dan Konservasi Jadi Fokus

Suwawa, Berita – Peningkatan Jalan Tulabolo-Pinogu di kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (TNBNW) kembali dievaluasi. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango bersama Balai TNBNW dan Direktorat Teknis Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) membedah capaian, kendala, hingga langkah lanjutan kerja sama pembangunan akses menuju wilayah Pinogu tersebut yang digelar secara hybrid melalui Zoom Meeting, Selasa (29/9/2026).
Kepala Bappeda Litbang Bone Bolango, Sri Mulyani Lalijo mengungkapkan, hal itu menjadi bagian penting untuk memastikan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pembangunan strategis peningkatan Jalan Tulabolo-Pinogu tetap berjalan sesuai sasaran, sekaligus menjaga keseimbangan antara kebutuhan akses masyarakat dan fungsi konservasi kawasan TNBNW.
“Dari total ruas Jalan Tulabolo-Pinogu sepanjang 31 kilometer, sekitar 15,27 kilometer berada di dalam kawasan TNBNW. Hingga evaluasi dilakukan, peningkatan jalan dengan rabat beton selebar 2 meter telah mencapai 13,178 kilometer dari 24 kilometer yang direncanakan dalam addendum Rencana Pelaksanaan Program (RPP) 2024,” ungkapnya.
Dirinya membeberkan, kerja sama yang berjalan dalam periode RPP 2017-2027 tersebut memiliki nilai komitmen Rp26,417 miliar. Anggaran itu terdiri atas Rp24,899 miliar untuk pembangunan jalan dan Rp1,517 miliar untuk dukungan pengelolaan kawasan.
Sementara itu, realisasi komitmen hingga September 2026 mencapai Rp9,160 miliar atau sekitar 34 persen. Dengan demikian, masih terdapat komitmen Rp17,257 miliar atau sekitar 66 persen yang perlu ditindaklanjuti.
“Pelaksanaan di lapangan tidak sepenuhnya berjalan mulus. Cuaca ekstrem, tingginya biaya material, struktur tanah yang labil, hingga keterbatasan fiskal daerah menjadi sejumlah kendala yang memengaruhi pelaksanaan program,” bebernya.
Dia juga mengatakan, dalam evaluasi tersebut, tata kelola kerja sama memperoleh nilai 63,16 persen dengan kategori cukup. Meski masih menghadapi sejumlah tantangan, keberadaan Jalan Tulabolo-Pinogu membawa dampak langsung bagi masyarakat Pinogu. Akses yang sebelumnya identik dengan jalur tanah berlumpur kini secara bertahap diperbaiki untuk membuka konektivitas wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses.
Perbaikan akses tersebut turut mendukung mobilitas masyarakat menuju fasilitas pendidikan, layanan kesehatan dan pemerintahan. Distribusi hasil pertanian, perkebunan serta produk lokal juga menjadi lebih terbuka, sekaligus menciptakan peluang pengembangan wisata alam dengan tetap memperhatikan fungsi konservasi TNBNW.
Kerja sama peningkatan jalan ini merupakan tindak lanjut PKS yang ditandatangani pada 14 Agustus 2017. Selain pembangunan jalan, sejumlah output lain juga telah direalisasikan.
“Di antaranya 16 unit portal, satu gerbang kawasan, delapan papan imbauan, serta tiga kegiatan pemberdayaan ekonomi kreatif masyarakat, termasuk pengadaan bibit dan penanaman durian di sekitar kawasan,” katanya.
Namun, sejumlah program masih belum terealisasi hingga September 2026. Kegiatan tersebut antara lain pelatihan peran masyarakat dalam perlindungan kawasan, pembangunan dua menara pengawas, pemeliharaan sarana dan prasarana, pembangunan pagar, koridor dan perlintasan satwa, rehabilitasi ekosistem seluas 10 hektare, serta monitoring dan evaluasi.
Karena itu, evaluasi tidak berhenti pada pencatatan capaian. Kedua pihak merekomendasikan pengajuan perpanjangan kerja sama dengan sejumlah penyesuaian untuk memperjelas arah pelaksanaan program berikutnya.
Salah satu poin pentingnya adalah memastikan objek jalan yang dikerjasamakan hanya mencakup ruas yang berada di dalam kawasan TNBNW. Hak dan kewajiban masing-masing pihak juga perlu diperjelas, disertai program kerja yang memiliki indikator keberhasilan dan mekanisme monitoring yang terukur.
Pemkab Bone Bolango juga diminta menyampaikan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan komitmen serta memastikan dukungan anggaran untuk pengelolaan kawasan, khususnya kegiatan di bidang kehutanan.
Hasil evaluasi selanjutnya akan dilaporkan kepada Direktur Jenderal KSDAE sebagai salah satu syarat proses perpanjangan PKS. (Tim Redaksi)