Bupati Ismet Mile Komitmen Tuntaskan Persoalan PSN Waduk Bulango Ulu

Suwawa, Berita – Bupati Bone Bolango, Ismet Mile berkomitmen untuk segera menuntaskan segala persoalan yang terjadi pada pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Waduk Bulango Ulu.
Bupati Ismet mengungkapkan beberapa laporan telah disampaikan rakyat kepadanya terkait beberapa persoalan, di antaranya soal pembayaran pembebasan lahan rakyat yang terdampak. Ia pun menekankan kepedulian lintas sektor baik dari Pemerintah Daerah, Balai Wilayah Sungai, dan Badan Pertanahan Nasional untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
“Kita ini sebagai sebagai pelayan rakyat, maka dari itu kita harus bersama menyelesaikan persoalan tersebut. Saya ingin kita segera tuntaskan masalah yang terjadi di sana agar jangan sampai berlarut-larut dan rakyat menjadi korban,”tegas Bupati Ismet saat memimpin Rapat Koordinasi Bidang Infrastruktur Kabupaten Bone Bolango Tahun 2025 di Ruang Rapat Bupati, Selasa (15/4/2025).

Ia pun berharap, pihak Pemerintah Daerah, Balai Wilayah Sungai, dan Badan Pertanahan Nasional untuk lebih pro aktif bahkan menjemput bola untuk persoalan pembebasan lahan agar pembangunan PSN Waduk Bulango Ulu bisa berjalan dengan lancar.
Di tempat yang sama, Kepala BWS Sulawesi II, Ali Rahmat membeberkan, pembangunan PSN Waduk Bulango Ulu ditargetkan selesai pada tahun 2025. Terkait persoalan pembebasan lahan, pihak menambahkan telah menyiapkan anggaran, hanya saja dokumen pendukung untuk pencairan masih belum lengkap.
“Untuk uangnya di pihak BWS Sulawesi II sudah ada. Olehnya itu, kami mengharapkan dukungan dari Pemerintah Daerah dan Badan Pertanahan Nasional untuk bisa membantu rakyat dalam melengkapi semua persyaratannya pembayarannya,”bebernya.
Sementara itu, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bone Bolango, Mega Putri Sari menuturkan dari hasil pendataan terdapat 1.723 bidang tanah yang digunakan pada pembangunan PSN Waduk Bulango Ulu.
“Dari semuanya itu ada 27 bidang aset Pemerintah Bone Bolango yang belum diselesaikan administrasinya dan 292 bidang tanah untuk lahan transmigrasi yang tidak ada dokumen kepemilikan sertifikat tanah,”tandasnya. (Tim Redaksi)