Bone Bolango Prioritaskan Stabilitas Keuangan, Pelantikan Kepala BKPD Ditunda

Suwawa, Berita – Pemerintah Kabupaten Bone Bolango menegaskan komitmennya menjaga kesinambungan tata kelola keuangan daerah di tengah proses penataan birokrasi. Hal itu ditegaskan Bupati Bone Bolango, Ismet Mile, usai melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemkab Bone Bolango, Senin (22/12/2025).
Pelantikan yang berlangsung di Ruang Lupa Lelah Kantor Bupati Bone Bolango tersebut, dipimpin langsung oleh Bupati Ismet Mile didampingi Sekretaris Daerah Iwan Mustapa.
Namun demikian, Bupati menyampaikan bahwa satu jabatan strategis, yakni Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BKPD), belum dilantik pada kesempatan tersebut.
Bupati Ismet Mile menjelaskan, penundaan pelantikan pejabat definitif BKPD dilakukan semata-mata untuk memastikan kelancaran administrasi dan proses pencairan keuangan daerah yang saat ini masih berjalan.
“Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah belum saya lantik, karena pejabat yang sekarang masih dibutuhkan oleh daerah, terutama dalam hal penandatanganan pencairan khususnya di akhir tahun,”jelas Ismet Mile.

Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah merupakan sektor vital yang tidak boleh terganggu oleh dinamika mutasi dan pelantikan jabatan. Oleh karena itu, pemerintah daerah memilih menjaga stabilitas terlebih dahulu agar roda pemerintahan tetap berjalan normal hingga akhir tahun anggaran.
Ismet Mile memastikan, pelantikan pejabat definitif di BKPD akan dilakukan pada awal Januari 2026. Pelantikan tersebut direncanakan bersamaan dengan pengisian jabatan strategis lainnya, termasuk Direktur PDAM dan pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Insya Allah awal Januari 2026, pejabat definitif BKPD akan kita lantik bersama Direktur PDAM dan BUMD,”tegasnya.
Ia menambahkan seluruh proses pengisian jabatan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi, dengan mempertimbangkan aspek profesionalitas serta keberlanjutan pelayanan publik.
“Kami berharap penataan birokrasi dapat berjalan seimbang antara reformasi struktural dan stabilitas pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan dasar kepada masyarakat,”tandasnya. (Tim Redaksi)