Bone Bolango Perkuat Kolaborasi Multipihak Wujudkan Daerah Bebas ATM

Bone Bolango, Berita – Pemerintah Kabupaten Bone Bolango di bawah kepemimpinan Bupati Ismet Mile memperkuat langkah strategis dalam menghadapi berbagai tantangan kesehatan masyarakat. Salah satu fokus utama yang kini diperkuat adalah upaya pencegahan dan pengendalian AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria (ATM) melalui pendekatan kolaboratif dan kemitraan multipihak yang terintegrasi.
Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan Penguatan Kemitraan untuk Pencegahan dan Pengendalian AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria (ATM) yang dipaparkan oleh Kepala Bappeda Litbang Bone Bolango, Sri Mulyani Lalijo, Selasa (9/6/2026).
Sri Mulyani Lalijo menjelaskan bahwa AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria masih menjadi tantangan kesehatan yang membutuhkan penanganan terpadu. Karena itu, sinergi lintas sektor menjadi kunci utama untuk memperkuat intervensi kesehatan berbasis wilayah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Pengendalian ATM tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, pemerintah desa, puskesmas, sektor swasta, organisasi masyarakat, hingga dunia pendidikan agar seluruh program dapat berjalan efektif dan berkelanjutan,”jelas Sri Mulyani.
Sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah, Sri Mulyani mengungkapkan pihaknya memainkan peran strategis dalam mengintegrasikan isu ATM ke dalam berbagai dokumen pembangunan daerah, mulai dari RPJMD, RKPD, hingga Renja Perangkat Daerah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan program kesehatan menjadi prioritas pembangunan yang mendapatkan dukungan kebijakan dan penganggaran yang memadai.
“Pemerintah Kabupaten Bone Bolango juga mendorong optimalisasi pemanfaatan Dana Desa sebagai instrumen penting dalam mendukung pembangunan kesehatan masyarakat. Dukungan tersebut diwujudkan melalui edukasi kesehatan, pendampingan desa, penguatan data dan monitoring, serta kampanye perilaku hidup sehat di tingkat masyarakat,”ungkapnya.
DIa mengatakan, dalam implementasinya, berbagai perangkat daerah turut mengambil peran sesuai tugas dan fungsinya. Dinas Kesehatan fokus pada deteksi dini, pengobatan, surveilans, dan edukasi kesehatan. Bappeda Litbang memastikan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, sementara Dinas PMD memperkuat kebijakan Dana Desa untuk mendukung program kesehatan desa.
“Keterlibatan lintas OPD ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih efektif dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat,”katanya.
Tidak hanya pemerintah, penguatan kemitraan juga melibatkan berbagai unsur masyarakat. Mulai dari perguruan tinggi, media massa, tokoh agama, organisasi pemuda, PKK, NGO, hingga sektor swasta dan BUMN/BUMD didorong untuk mengambil bagian dalam edukasi, advokasi, kampanye kesehatan, pendampingan masyarakat, serta dukungan program melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Meski demikian, kami menyadari masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi, seperti belum optimalnya integrasi program lintas sektor, keterbatasan data berbasis desa, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam deteksi dini penyakit. Untuk itu, strategi penguatan ke depan akan difokuskan pada peningkatan koordinasi berkelanjutan, penguatan kapasitas aparatur desa dan kader kesehatan, serta perluasan kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga non-pemerintah,”tutupnya. (Tim Redaksi)