Bone Bolango Kembali Diakui Terdepan dalam Perlindungan Perempuan dan Anak

Kota Gorontalo, Berita – Bupati Bone Bolango, Ismet Mile menegaskan pentingnya penguatan empati dan nilai-nilai ketakwaan dalam menghadapi berbagai persoalan sosial yang melibatkan perempuan dan anak di tengah derasnya arus kemajuan teknologi.
Hal itu disampaikan Bupati Ismet Mile saat membuka Pelatihan Manajemen Penanganan Kasus dan Konvensi Hak Anak (KHA) bagi SDM lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak, yang digelar di Ruang Saronde, Hotel Aston Kota Gorontalo, Selasa (11/11/2025).
Bupati Ismet mengapresiasi paparan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo, dr. Yana Yanti Suleman yang menyoroti pentingnya kesadaran bersama akan keberadaan perempuan dan anak sebagai kelompok yang perlu dilindungi.
“Kita baru saja mendengar sambutan ibu Kepala Dinas yang mengungkapkan banyak hal tentang bagaimana kita menyadari keberadaan perempuan dan anak yang tidak bisa diabaikan. Peran kita memang berbeda ruang, tetapi bagaimana perempuan dan anak bisa hidup sesuai kodratnya, itulah yang harus dijaga,”ujar Ismet Mile.
Bupati menekankan bahwa kemajuan teknologi tidak boleh menjauhkan manusia dari nilai-nilai kemanusiaan dan keimanan.“Kehidupan manusia sekarang ini sudah terlalu diintervensi oleh kecanggihan teknologi. Namun, apapun kemajuan yang ada, kita harus tetap mengutamakan Allah SWT,”tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PPPA Provinsi Gorontalo, dr. Yana Yanti Suleman dalam menyoroti urgensi tenaga ahli kesehatan jiwa di Gorontalo yang sangat dibutuhkan untuk menangani masalah mental masyarakat, termasuk dalam konteks pola asuh anak.
“Kami sangat membutuhkan dokter spesialis jiwa karena terkait kesehatan mental di Provinsi Gorontalo. Jangankan anak-anak, orang tuanya pun banyak yang salah asuh, sehingga Gorontalo termasuk dalam peringkat pengasuhan yang buruk di Indonesia. Kehadiran dokter spesialis jiwa akan sangat membantu,”ujarnya.
dr. Yana juga memberikan apresiasi kepada Kabupaten Bone Bolango yang selama ini dinilai sebagai daerah paling maju di Gorontalo dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
“Insya Allah Bone Bolango tetap yang terdepan. Di mata kami dan bahkan Kementerian PPPA RI, Bone Bolango selalu menjadi contoh bagaimana perempuan berdaya dan anak terlindungi,”tambahnya.
Ia bahkan menyebut, dua Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari dua periode pemerintahan terakhir pernah mengunjungi Bone Bolango sebagai bentuk pengakuan atas keberhasilan daerah tersebut.
Lebih lanjut, ia juga menyinggung maraknya kasus kekerasan terhadap anak yang mencuat di media sosial, termasuk kasus terbaru yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan siswi SMK di Gorontalo.
“Kita tidak bisa menutup mata karena kasus ini sudah viral. Manajemen penanganan kasus yang dilaksanakan hari ini merupakan jawaban konkret terhadap fenomena seperti itu. Bahkan kita yang di dalam sistem pemerintahan pun masih perlu belajar bagaimana menangani kasus dengan benar,”jelasnya.
Dia juga menegaskan pentingnya memahami posisi korban secara objektif. Menurutnya, pendekatan empati dan simpati harus seimbang agar penanganan kasus tetap objektif.
“Kadang seseorang yang kita label sebagai korban memang benar korban, tapi bisa juga dia memposisikan diri sebagai korban. Karena itu, penting bagi kita untuk memahami undang-undang perlindungan anak yang menetapkan batas usia anak adalah 19 tahun. Kalau simpati, kita bisa sampai meneteskan air mata saat mendengar korban. Tapi kalau empati, harus tetap ada jarak agar tidak larut secara emosional dan bisa menilai duduk perkaranya secara adil,”terangnya.
Ia juga memberikan apresiasi kepada Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bone Bolango, Oktavianita Helingo yang dinilai telah menunjukkan prestasi dan dedikasi luar biasa di bidang pelayanan perlindungan anak.
“Ibu Oktavianita sudah menunjukkan prestasinya di bidang pelayanan kepada anak, dan itu yang membuat Bone Bolango tetap terdepan. Kalau pun masih ada kasus, itu bukan karena gagal, tetapi karena masyarakat semakin berani melapor dan sistem kita berjalan,”pungkasnya. (Tim Redaksi)