Bone Bolango, Berita – Peluncuran PAKET ASN yang digagas Kepala BKPSDM Bone Bolango, Hamdy Gufran Mile menjadi langkah untuk memastikan hak kepegawaian, mulai dari kenaikan gaji berkala hingga Satyalancana, lebih mudah terpantau dan ditindaklanjuti.
Sekretaris Daerah Bone Bolango menegaskan, PAKET ASN bukan sekadar pembaruan sistem administrasi, melainkan upaya memastikan hak-hak kepegawaian tidak terabaikan akibat keterbatasan informasi atau proses yang berulang.
“Melalui sistem ini, teman-teman kepegawaian di masing-masing OPD bisa mengetahui apa yang menjadi hak ASN. Informasi mengenai persyaratan, tahapan pengurusan, dan pihak yang bertanggung jawab juga lebih jelas,” ujar Sekda Iwan Mustapa saat menghadiri Sosialisasi dan Bimbingan Teknis yang dirangkaikan dengan peluncuran Pengelolaan Layanan Kepegawaian Terpadu Aparatur Sipil Negara (PAKET ASN) di Auditorium GIIS BKPSDM Provinsi Gorontalo, Jumat (23/10/2026).
Iwan menjelaskan, sistem tersebut memungkinkan informasi mengenai pemenuhan syarat kenaikan gaji berkala terpantau lebih teratur. Data pegawai yang memenuhi syarat untuk diusulkan menerima Satyalancana juga dapat diketahui melalui sistem, sehingga proses pengusulan bisa ditindaklanjuti tanpa harus menunggu ketika pegawai mengurusnya sendiri.
“Kondisi pegawai yang telah mengabdi selama puluhan tahun tetapi belum menerima Satyalancana menunjukkan pentingnya pendataan dan pemantauan hak kepegawaian secara lebih tertib. Dengan dukungan sistem terpadu, perangkat daerah diharapkan dapat lebih proaktif memastikan hak ASN teridentifikasi dan diproses sesuai ketentuan,” jelasnya.
Di tengah keterbatasan fiskal dan anggaran, PAKET ASN juga diharapkan membuat pekerjaan lebih efisien melalui koordinasi yang lebih baik dan pengurangan proses administrasi berulang. Sistem ini sekaligus diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas, keterbukaan, keadilan layanan, dan integritas dalam pengelolaan kepegawaian.
Koordinasi layanan tidak hanya melibatkan BKPSDM dan organisasi perangkat daerah, tetapi juga diharapkan menjangkau unit terkecil, termasuk sekolah dan puskesmas. Dengan demikian, informasi dan proses layanan kepegawaian dapat diakses serta ditindaklanjuti secara lebih terarah.
Sekda menyebut peluncuran PAKET ASN sebagai titik awal pengembangan layanan digital kepegawaian. Sistem tersebut akan terus disempurnakan mengikuti kebutuhan ASN, perubahan regulasi, dan dinamika pengelolaan birokrasi.
“Arah inovasi ini sejalan dengan prinsip layanan kepegawaian yang memudahkan, melindungi, dan membahagiakan ASN, tanpa mengabaikan kualitas layanan. PAKET ASN diharapkan menjadi bagian dari pembenahan tata kelola birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Bone Bolango,” tutupnya. (Tim Redaksi)














