Bone Bolango Dorong Data Literasi Jadi Dasar Kebijakan

Bone Bolango, Berita – Data Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) 2026 di Kabupaten Bone Bolango tidak lagi diposisikan sekadar sebagai angka dalam laporan tahunan. Dinas Perpustakaan Kearsipan Bone Bolango mendorong hasil kajian tersebut menjadi pijakan dalam menentukan arah kebijakan dan program pembangunan literasi daerah.
Langkah itu dilakukan dengan memperketat proses penghimpunan, evaluasi, serta validasi data agar hasil yang diperoleh benar-benar menggambarkan kondisi literasi di lapangan.
Kepala Dinas Perpustakaan Kearsipan Bone Bolango, Mesalina Vivi Saputra mengatakan, pengelolaan IPLM dan TKM tahun ini menjadi bagian penting untuk melihat kondisi ekosistem literasi secara lebih utuh.
Menurutnya, terdapat tiga hal yang menjadi perhatian dalam proses tersebut, yakni kelengkapan data, koordinasi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta pemahaman terhadap tugas dan program yang berkaitan dengan pembangunan literasi.
“IPLM dan TKM merupakan kinerja kolaboratif pemerintah dengan berbagai pihak dan seluruh elemen. Karena itu, tanggung jawab untuk mencapainya juga merupakan tanggung jawab bersama,” ujar Mesalina.
Ia menjelaskan, data yang dihimpun nantinya tidak hanya digunakan untuk mengetahui capaian indeks, tetapi juga untuk membaca bagian-bagian yang masih membutuhkan penguatan. Mulai dari layanan perpustakaan, ketersediaan koleksi, pemerataan akses, hingga kebiasaan membaca masyarakat.
Pendekatan tersebut menjadi penting karena kebijakan literasi membutuhkan gambaran kondisi yang faktual. Dengan data yang valid, program yang disusun dapat diarahkan pada kebutuhan yang benar-benar ditemukan di lapangan, bukan sekadar berdasarkan asumsi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, IPLM Bone Bolango tercatat sebesar 17,12. Angka tersebut berada di atas Kota Gorontalo yang tercatat sebesar 16,12.
Capaian itu sekaligus menjadi pijakan untuk terus memperbaiki pembangunan literasi pada 2026. Dinas Perpustakaan Kearsipan Bone Bolango tidak ingin capaian indeks berhenti sebagai angka, tetapi harus mampu menjelaskan perkembangan sekaligus kebutuhan literasi masyarakat.
Sementara itu, TKM digunakan untuk melihat perilaku dan kebiasaan membaca masyarakat, mulai dari fase pra-membaca, saat membaca hingga setelah membaca. Untuk mendukung indikator tersebut, pemerintah daerah terus mengoptimalkan berbagai layanan dan fasilitas, termasuk perpustakaan keliling dan penguatan perpustakaan desa.
Salah satunya melalui Perpustakaan An-Nur Desa Poowo, Kecamatan Kabila, yang telah menorehkan prestasi hingga tingkat Provinsi Gorontalo dan menjadi salah satu penggerak aktivitas literasi masyarakat di wilayahnya.
Kepala Bidang Perpustakaan, Yudiawan Maksum mengatakan, kualitas data IPLM dan TKM sangat bergantung pada keterlibatan para penggerak literasi serta kontributor data di lapangan.
Mereka mencakup pengelola perpustakaan sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA sederajat, perpustakaan desa, kepala sekolah, kepala desa, pengelola perpustakaan hingga komunitas pegiat literasi.
“Pencapaian ketersediaan data IPLM dan TKM mustahil terwujud tanpa dedikasi dan peran para penggerak literasi di lapangan serta para kontributor data,” kata Yudiawan.
Berdasarkan data Perpustakaan Nasional RI hingga September 2026, Bone Bolango memiliki 390 perpustakaan. Jumlah tersebut terdiri dari 245 perpustakaan sekolah, 130 perpustakaan umum, 13 perpustakaan khusus dan dua perpustakaan perguruan tinggi.
Pertumbuhan jumlah perpustakaan tersebut tidak hanya diarahkan pada penambahan secara kuantitatif. Dinas Perpustakaan Kearsipan juga mendorong peningkatan kualitas melalui advokasi dan pendampingan akreditasi perpustakaan.
Untuk memastikan data IPLM dan TKM 2026 benar-benar kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan, Dinas Perpustakaan Kearsipan membentuk tim internal penghimpun data sekaligus evaluator dan monitoring.
Mulai 21 September hingga 31 Oktober 2026, tim tersebut akan turun langsung mendampingi responden dari perpustakaan desa, sekolah, perpustakaan umum maupun perpustakaan khusus.
Pendampingan dilakukan melalui sosialisasi petunjuk teknis pengisian kuesioner sekaligus monitoring terhadap tata cara pengisian data. Langkah ini dilakukan untuk meminimalkan kesalahan sekaligus memastikan data yang dihimpun sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Mesalina berharap proses tersebut menghasilkan data empiris yang kuat sebagai bahan penyusunan laporan IPLM dan TKM 2026 sekaligus menjadi referensi dalam menyusun program pembangunan literasi.
“Kesuksesan dalam menghimpun data nantinya menjadi bukti nyata bahwa komunikasi yang baik antar-lembaga, baik di tingkat daerah, kecamatan maupun desa, sangat menentukan arah dan kualitas evaluasi layanan kepustakawanan serta kualitas literasi di Bone Bolango,” pungkasnya. (Tim Redaksi)