Dinas Sosial Pemberbadayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenacana (Dinas Sosial P3APPKB) Kabupaten Bone Bolango menilai peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) para Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) sangat penting sebagai ujung tombak dalam penurunan angka stunting dan penciptaan keluarga sejahtera di daerah.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial P3APPKB, Fredy Lasut mengatakan meskipun status kepegawaian para PKB merupakan staf dari BKKBN Provinsi Gorontalo, Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Dinas Sosial P3APPKB memiliki peran untuk mengawasi dan memonitoring tugas dari PKB dalam rangka penanggulangan stunting dan penciptaan keluarga yang sejahtera.
“Bicara sumber daya kita tentu banyak, maka kita harus saling support dan memberi dukungan satu sama lain. Saya ingin kita terus memperbaiki komunikasi dan hubungan bersama dalam hal penanggulangan stunting dan penciptaan keluarga yang sejahtera,”kata Fredy Lasut pada Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting tingkat Kabupaten Bone Bolango di Aula Dinas Sosial P3APPKB, Senin (9/10/2023).
Mantan Kepala Bagian Organisasi Tata Laksana Setda Bone Bolango itu menegaskan, dalam rangka memperbaiki kinerja PKB dilapangan, pihaknya siap merespon apa yang menjadi masukan PKB yang tentunya akan dipilah untuk diwujudkan dan direncanakan tahun2024.
“Contohnya pemenuhan administrasi, tentu dikami tidak ada sehingga harus kita pikirkan tahun depan untuk diambil dimana termasuk juga peningkatan SDM penyuluh yang sangat peniting untuk pemenuhan target kinerja mereka,”tegas Fredy.
Ia berharap para PKB untuk terus meningkatkan koordinasi antara penyuluh dan OPD agar pemenuhan target kinerja terutama penurunan stunting bisa terwujud. Ia pun menambahkan Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan memberikan Dana Insentif Daerah (DID) kepada Kabupaten Bone Bolango karena dinilai sukses dalam hal penanggulangan stunting.
“Untuk DID sekarang masih tahap pembicaran dengan TAPD dan kami sifatnya hanya menunggu saja ketetapan TAPD. Tentang pemanfaatan DID ini akan kita sesuaikan dengan peraturan Menteri Keuangan terkait program penanggulangan dan pencegahan stunting,”ujarnya.
Sementara itu, pada Rakor tersebut para PKB meminta agar kinerja para penyuluh di lapangan harus didukung dengan monitoring dan evaluasi agar perencanaan dan target kinerja jelas, serta program intervensi stunting bisa berjalan dengan baik. (Tim Redaksi)
