Bupati Bone Bolango Gandeng Kejaksaan dan TNI/Polri Untuk Pengawasan Penanganan Stunting

Kota Gorontalo, Berita – Bupati Bone Bolango, Merlan S. Uloli menegaskan akan menggandeng dan bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri, TNI dan Kepolisian untuk pengawasan penanganan penurunan stunting di wilayah Kabupaten Bone Bolango.
Penegasan ini disampaikan Bupati Merlan S. Uloli di hadapan pimpinan OPD terkait, para Camat, dan Kepala Puskesmas se Kabupaten Bone Bolango pada kegiatan rapat koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) aksi 3 konvergensi rembuk stunting tingkat Kabupaten Bone Bolango tahun 2024, di Grand Q Hotel Gorontalo, Selasa (2/7/2024).
“Saya serius ingin menurunkan stunting. Olehnya, saya hanya ingin kita coba istiqomah dan jujur di dalam penanganan penurunan stunting ini. Kita akan bekerja sama dengan Kejaksaan dalam menurunkan stunting. Penanganan stunting ini kita harus bekerja sama dengan Kejaksaan dan TNI/Polri,”tegas Bupati Merlan Uloli.
Merlan mengatakan nantinya intervensi program anggaran penanganan stunting di daerah ini, mulai dari OPD-OPD terkait hingga di tingkat desa, itu akan kita evaluasi dan nanti akan diawasi oleh Kejaksaan, para Babinsa dan Bhabinkamtibmas.
”Saya akan MoU dengan Kejaksaan, Kodim dan Polres untuk mengawasi ini. Karena kalau tidak ada inovasi seperti ini, maka tidak ada yang bisa kita capai, sementara anggaran penanganan stunting ini terus dikucurkan,”kata Bupati Merlan Uloli.
Jangan sampai anggaran penanganan penurunan stunting ini, tegas Bupati Merlan Uloli, itu lebih besar atau habis untuk anggaran rapat dan rapat, tidak bisa begitu.”Itu namanya kita dzolim sama rakyat, dzolim sama warga kita yang miskin,”tegas orang nomor satu di Kabupaten Bone Bolango tersebut.
Olehnya, Bupati perempuan pertama di Gorontalo itu, meminta agar penanganan stunting di tingkat desa benar-benar tepat sasaran.”Pemanfaatan dana desa untuk penanganan stunting, saya minta tolong by name by adress. Jangan kita ambil untung dalam anggaran penanganan stunting dan kemiskinan ini,”tegas Bupati.
Sekali lagi, tegas Bupati, ia akan melibatkan Kejaksaan dan TNI/Polri untuk mengawasi penanganan stunting tersebut. Begitu besar anggaran penanganan stunting yang dikucurkan oleh negara, tapi di bawah tidak berjalan.
“Olehnya mulai tahun 2025, saya akan coba inovasi baru, kita akan libatkan TNI, Polri, dan Kejaksaan untuk sama-sama mengawal penanganan penurunan stunting di sini. Kalau ada yang melenceng akan kita peringati. Bahkan kalau perlu kita minta untuk ditahan oleh aparat hukum supaya jadi efek jera dan contoh buat yang lain,”pungkas Merlan. (Tim Redaksi)