Bone Bolango Perkuat P2DD, Stabilitas Harga dan Ekonomi Jadi Sasaran

Suwawa, Berita – Kabupaten Bone Bolango memperkuat langkah pengendalian inflasi sekaligus mempercepat digitalisasi keuangan daerah sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat, memperkuat ketahanan pangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Langkah tersebut menjadi perhatian Sekretaris Daerah Bone Bolango, Iwan Mustapa yang juga Ketua Harian TP2DD Kabupaten Bone Bolango saat mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi dan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) secara virtual di Ruang Rapat Sekda, Kamis (24/9/2026).
Iwan Mustapa mengikuti forum tersebut bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam rangka memperkuat koordinasi kebijakan daerah dengan arah kebijakan nasional terkait pengendalian inflasi dan transformasi digital keuangan daerah.
Rakornas yang dirangkaikan dengan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit and Expo (FEKDI x IFSE) 2026 itu mengusung tema “Penguatan Ketahanan Pangan dan Perluasan Digitalisasi Keuangan Daerah untuk Stabilitas Harga dan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi.”
Forum tersebut dibuka Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto dan dihadiri Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, serta Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi.
Para gubernur, bupati dan walikota se-Indonesia turut mengikuti kegiatan tersebut, baik secara langsung maupun virtual.
Iwan Mustapa mengatakan, pengendalian inflasi dan digitalisasi keuangan daerah harus berjalan beriringan. Stabilitas harga, kata dia, tidak hanya membutuhkan penguatan ketahanan pangan, tetapi juga tata kelola ekonomi dan transaksi yang semakin efektif.
“Digitalisasi bukan hanya soal mengubah transaksi tunai menjadi non-tunai, tetapi bagaimana teknologi dapat membuat pelayanan pemerintah lebih efektif, transaksi lebih mudah, dan aktivitas ekonomi masyarakat semakin berkembang,” ujar Iwan.
Menurutnya, Bone Bolango akan terus memperkuat implementasi P2DD dan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dengan mendorong semakin luasnya pemanfaatan transaksi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun aktivitas ekonomi masyarakat.
Digitalisasi juga dinilai dapat membuka akses yang lebih luas bagi pelaku UMKM terhadap layanan keuangan dan transaksi digital. Dengan ekosistem transaksi yang semakin terbuka, aktivitas usaha di daerah diharapkan dapat bergerak lebih cepat dan menjangkau pasar yang lebih luas.
Di sisi lain, penguatan ketahanan pangan tetap menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas harga. Ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi menjadi faktor yang perlu terus diperhatikan untuk menjaga harga komoditas sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat.
“Yang kita dorong adalah bagaimana pengendalian inflasi dan digitalisasi ini benar-benar bermuara pada masyarakat. Harga tetap terkendali, daya beli terjaga, transaksi semakin mudah, dan ekonomi daerah terus bergerak,” kata Iwan.
Karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah, sektor pangan, perbankan dan berbagai pihak terkait menurutnya perlu terus diperkuat. Kebijakan pengendalian inflasi dan digitalisasi katanya tidak berjalan sendiri, tetapi menjadi bagian dari satu ekosistem untuk memperkuat perekonomian daerah.
“Bagi Bone Bolango, digitalisasi diarahkan tidak sekadar sebagai perubahan cara bertransaksi, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta memperluas akses ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Dia mengungkapkan, pemerintah daerah terus mendorong agar transformasi digital berjalan seiring dengan pengendalian inflasi, penguatan ketahanan pangan, dan pertumbuhan ekonomi yang memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat Bone Bolango. (Tim Redaksi)