Suwawa, Berita – Setelah sekitar 16 tahun berada dalam proses menuju produksi, PT Gorontalo Minerals (GM) kembali diminta memberikan satu jawaban yang paling ditunggu Bone Bolango yakni kapan perusahaan benar-benar mulai berproduksi.
Pertanyaan itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Bone Bolango bersama Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, Satgas Pemuda Peduli dan Pengawal Tambang serta PT GM di Ruang Rapat DPRD Bone Bolango, Rabu (16/9/2026).
Ketua Komisi II DPRD Bone Bolango Sofyan Wahidji menilai rentang waktu sejak aktivitas perusahaan dimulai sekitar 2009–2010 sudah cukup panjang. Masyarakat dan pemerintah daerah, kata dia, sudah lama menunggu agar potensi pertambangan tersebut benar-benar memberikan manfaat ekonomi.
“Yang kita butuhkan sekarang adalah kepastian, kapan produksi itu dimulai,” ujar Sofyan dalam forum tersebut.
Menurutnya, DPRD dan pemerintah daerah pada prinsipnya mendukung investasi PT GM. Namun, dukungan itu perlu diikuti kejelasan tahapan menuju produksi serta manfaat yang dapat dirasakan daerah.
Harapan tersebut mencakup penerimaan daerah, pertumbuhan ekonomi hingga keterlibatan masyarakat Bone Bolango dalam kegiatan perusahaan.
Sofyan juga menyoroti perubahan target tenaga kerja lokal yang sebelumnya disebut 80 persen menjadi 75 persen. Angka tersebut, menurutnya, perlu diverifikasi dengan kondisi riil di lapangan.
Jika kebutuhan tenaga ahli belum dapat dipenuhi dari daerah, penggunaan tenaga dari luar tetap dimungkinkan. Namun, pemberdayaan dan peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal harus menjadi bagian penting dari perjalanan perusahaan menuju produksi.
Sorotan serupa disampaikan Ketua Komisi I DPRD Bone Bolango Rakhmatiyah Deu. Menurutnya, keterlibatan masyarakat lokal tidak semestinya berhenti pada pekerjaan kasar. Perusahaan didorong membuka ruang lebih besar bagi masyarakat Bone Bolango untuk memperoleh pendidikan, pelatihan dan peningkatan keterampilan.
Rakhmatiyah mengusulkan CSR diarahkan pada program jangka panjang, termasuk beasiswa dan peningkatan kompetensi pemuda lokal.
Dengan cara itu, masyarakat tidak hanya menjadi tenaga kerja pendukung, tetapi dapat dipersiapkan untuk mengisi posisi teknis dan tenaga ahli sesuai kebutuhan perusahaan.
Ia juga meminta PT GM lebih proaktif berkoordinasi dengan pemerintah daerah, khususnya dalam persoalan lahan dan pembebasan lahan, agar potensi kesalahan pembayaran maupun sengketa dapat dicegah sejak awal.
Anggota DPRD Bone Bolango Rizki Huntuyungo menyoroti persoalan lain yang dinilai krusial yaitu perubahan target waktu operasional.
Sebelumnya, target akhir 2026 sempat menjadi pembicaraan. Kini informasi yang berkembang mengarah ke 2027.
Karena itu, Rizki meminta PT GM menyampaikan roadmap yang jelas dan terukur, mulai dari tahapan menuju operasional, jadwal pelaksanaan, waktu dimulainya produksi hingga tahapan setelah produksi berjalan.
“Jangan sampai masyarakat terus menerima perkiraan yang kemudian kembali berubah,” tegasnya.
Rizki juga mendorong PT GM ikut membantu mencari jalan keluar atas persoalan aktivitas tambang lokal. Salah satu opsi yang dapat dibahas adalah mengarahkan aktivitas masyarakat melalui mekanisme legal seperti WPR dan IPR, termasuk kemungkinan membangun kelembagaan atau korporasi penambang masyarakat.
Anggota DPRD Bone Bolango Yakub Tangahu membawa perspektif berbeda. Ia mengakui memiliki sejarah panjang dalam persoalan pertambangan di Suwawa dan pernah berada pada posisi kritis terhadap keberadaan PT GM.
Namun, pandangannya kini berubah. Yakub menyatakan mendukung PT GM segera beroperasi karena melihat kebutuhan daerah terhadap sumber pertumbuhan ekonomi dan penerimaan baru.
Meski demikian, dukungan tersebut disertai harapan agar manfaat perusahaan benar-benar terlihat bagi Bone Bolango. Ia mempertanyakan mengapa proses menuju produksi PT GM berlangsung jauh lebih lama dibandingkan aktivitas pertambangan di daerah lain yang dinilainya lebih cepat memasuki tahap pembangunan dan produksi.
Menurutnya, perusahaan perlu memberikan penjelasan mengenai tahapan pembangunan, kondisi sumber daya serta faktor yang membuat proses menuju produksi membutuhkan waktu panjang.
Yakub berharap rencana produksi pada April 2027 benar-benar terealisasi.
Tekanan paling kuat datang dari Ketua Komisi III DPRD Bone Bolango Faisal Mohie. Ia meminta kontribusi PT GM tidak lagi sekadar menjadi asumsi dalam penyusunan APBD yang pada akhirnya harus dihapus karena belum terealisasi.
Faisal menyebut persoalan tersebut telah berulang dalam pembahasan APBD sebelumnya. Karena itu, ketika perusahaan menyampaikan target produksi April 2027, DPRD meminta janji tersebut mulai diterjemahkan secara konkret dalam perencanaan APBD 2027 sepanjang memiliki dasar dan kepastian yang memadai.
Yang dibutuhkan DPRD, menurut Faisal, bukan lagi sekadar pernyataan mengenai potensi pendapatan, melainkan kejelasan mengenai angka dan dasar proyeksinya.
Hal yang sama berlaku untuk tenaga kerja.
Jika mayoritas pekerja memang berasal dari Bone Bolango, DPRD mendorong perusahaan meningkatkan kualitas SDM lokal agar masyarakat tidak hanya mengisi pekerjaan berkeahlian rendah.
Pelatihan vokasi, termasuk keterampilan teknis dan alat berat, dinilai dapat menjadi salah satu jalan untuk menyiapkan masyarakat lokal mengisi kebutuhan tenaga kerja perusahaan. (Tim Redaksi)
