Kota Gorontalo, Berita – Komitmen Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas korupsi terus diperkuat. Melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dan Implementasi Manajemen Risiko Indeks (MRI) Tahun 2026, seluruh perangkat daerah didorong untuk memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan budaya integritas, serta menjadikan manajemen risiko sebagai bagian dari budaya kerja organisasi.
Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Bone Bolango, Iwan Mustapa, saat membuka Bimtek Penguatan IEPK dan Implementasi MRI di Hotel Dumhil, Kota Gorontalo, Selasa (30/6/2026).
Menurut Iwan, kedua indeks tersebut bukan sekadar instrumen penilaian administratif, melainkan cerminan kualitas tata kelola pemerintahan yang dibangun secara bersama-sama oleh seluruh perangkat daerah.
“Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi dan Manajemen Risiko Indeks merupakan parameter penting yang memberikan kontribusi besar terhadap kualitas tata kelola pemerintahan. Ini menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab kita bersama untuk terus memperkuat sistem pengendalian internal pemerintah daerah,”ujar Iwan.
Ia mengungkapkan bahwa capaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Adanya sejumlah parameter baru dalam penilaian menyebabkan banyak daerah mengalami penurunan level maturitas SPIP, termasuk pemerintah daerah yang sebelumnya berada pada level yang lebih tinggi.
Meski demikian, Iwan menegaskan kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk berpuas diri ataupun menyerah. Sebaliknya, hal itu harus menjadi motivasi untuk terus melakukan perbaikan dan penguatan tata kelola pemerintahan.
“Yang sudah baik harus kita jaga dan rawat. Jangan sampai capaian yang berhasil kita tingkatkan selama 2024 dan 2025 justru mengalami penurunan. Semua indikator yang sudah membaik harus dipertahankan bahkan ditingkatkan,”tegasnya.
Ia menyebutkan sejumlah indikator reformasi birokrasi di Kabupaten Bone Bolango menunjukkan tren positif. Indeks Reformasi Birokrasi mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, demikian pula Indeks Akuntabilitas Kinerja yang terus bergerak menuju target yang lebih tinggi.
Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta serius menindaklanjuti berbagai agenda evaluasi dan pelaporan yang menjadi bagian dari penguatan reformasi birokrasi, termasuk evaluasi akuntabilitas kinerja, indeks digitalisasi pemerintahan, serta evaluasi kelembagaan.
Lebih lanjut, Iwan menekankan bahwa penguatan pengendalian korupsi dan manajemen risiko bukan hanya menjadi tugas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau Inspektorat semata, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh unsur organisasi.
“Pimpinan perangkat daerah adalah pemilik risiko. Karena itu, kepala OPD, sekretaris, hingga pengelola program harus memiliki pemahaman yang sama tentang risiko, strategi mitigasi, dan langkah-langkah pengendalian yang harus dilakukan,”tekannya.
Untuk itu, ia meminta seluruh pimpinan perangkat daerah menjadikan manajemen risiko sebagai budaya kerja organisasi, memastikan setiap program dan kegiatan memiliki identifikasi risiko serta langkah mitigasi yang jelas, memperkuat fungsi pengendalian internal, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, dan mendukung penuh program pencegahan korupsi yang terintegrasi dengan SPIP.
Di tengah keterbatasan anggaran yang dihadapi pemerintah daerah, Iwan mengajak seluruh jajaran untuk tetap menjaga semangat bekerja dan terus melakukan perbaikan secara berkelanjutan demi menjaga kualitas pelayanan publik.
“Di tengah efisiensi dan keterbatasan anggaran, kita tetap harus berbuat yang terbaik. Kita harus terus menjaga apa yang sudah baik dan membenahi apa yang masih perlu diperbaiki. Karena pada akhirnya seluruh upaya ini bermuara pada terwujudnya birokrasi yang profesional, berintegritas, dan melayani masyarakat dengan lebih baik,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Gorontalo yang memberikan pendampingan dan penguatan kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam meningkatkan kualitas pengendalian korupsi dan manajemen risiko.
Iwan optimistis, dengan komitmen bersama, sinergi yang kuat, serta pendampingan yang berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango akan mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat budaya integritas, dan menghadirkan pelayanan publik yang semakin efektif, transparan, serta akuntabel bagi masyarakat. (Tim Redaksi)
