Kabila, Berita – Perpustakaan Nasional menjadikan Festival Literasi Bone Bolango tahun 2025 momentum untuk menegaskan kembali penguatan literasi harus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan sosial masing-masing daerah.
Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca, Nurhadi Saputra, menekankan bahwa literasi adalah fondasi pembangunan manusia dan tidak boleh dipandang hanya sebagai kemampuan membaca dan menulis. Literasi, katanya, adalah kemampuan memahami, menganalisis, dan mengelola informasi sebagai dasar pengambilan keputusan.
“Hasil berbagai assessment baik nasional maupun internasional menunjukkan kualitas literasi kita belum baik-baik saja. Tantangannya berbeda-beda, baik dari sisi geografis maupun sosial ekonomi. Maka literasi di kota tidak bisa disamakan dengan literasi di daerah terpencil,”tekan Nurhadi Saputra pada pembukaan Festival Literasi Bone Bolango tahun 2025 yang dilaksanakan di BPU Kabila, Selasa (2/12/2025).
Nurhadi mencontohkan bahwa tren literasi digital mungkin relevan untuk wilayah dengan infrastruktur maju, namun tidak bisa serta-merta diberlakukan di daerah seperti Papua yang masih kesulitan jaringan dan perangkat teknologi. Karena itu ia menegaskan perlunya pemetaan kebutuhan literasi yang sesuai karakteristik lokal.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa literasi merupakan urusan wajib pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014. Pemerintah pusat setiap tahun menilai kinerja literasi daerah melalui Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Kegemaran Membaca (TKM), yang menjadi bagian dari rapor kinerja pemerintah daerah.
“Perpustakaan adalah hak masyarakat, sama seperti pendidikan. Maka pemerintah daerah wajib memenuhinya, dan kami menilai itu setiap tahun,”tegasnya.
Ia juga memaparkan berbagai program bantuan pemerintah pusat sejak 2019, termasuk pembangunan dan renovasi perpustakaan melalui DAK Fisik. Bone Bolango sendiri pada tahun-tahun sebelumnya mengajukan bantuan renovasi, meski sebenarnya tersedia menu bantuan pembangunan baru hingga Rp10 miliar. Namun ia menyebutkan bahwa mulai pemerintahan baru, DAK Fisik perpustakaan untuk sementara ditiadakan.
Dia membeberkan, untuk tahun 2025, Bone Bolango memperoleh DAK Nonfisik sebesar Rp750 juta, sesuai akreditasi perpustakaan daerah. Namun, pada 2026 skema baru akan diterapkan sehingga alokasi untuk daerah berakreditasi B diperkirakan turun menjadi Rp500 juta untuk memperluas jangkauan bantuan ke lebih banyak daerah.
“Kami berharap pemerintah daerah terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat. Pembangunan literasi tidak bisa dilakukan sendiri. Semua pihak harus mengambil peran baik itu pemerintah, masyarakat, komunitas, hingga swasta,”bebernya.
Dia mengajak seluruh elemen untuk bergerak bersama membangun literasi sebagai bekal generasi muda menghadapi persaingan global dan menyongsong Generasi Emas Indonesia 2045.
“Mari melangkah bersama, satu arah dan satu tujuan, mengembangkan literasi demi Indonesia yang cerdas dan sejahtera,”tandasnya. (Tim Redaksi)
