9.413 Pekerja Rentan Desa Terancam Tak Dapat Lagi Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, Ini Solusi Pemkab Bone Bolango

Kota Gorontalo, Berita – Sebanyak 9.413 pekerja rentan desa yang ada di wilayah Kabupaten Bone Bolango terancam tak dapat lagi perlindungan program BPJS Ketenagakerjaan. Menyusul terbitnya Surat Edaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) RI perihal Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 Nomor : 4/PRI.00/I/2024 tanggal 5 Januari 2024.
Dimana berdasarkan hasil pemantauan penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kemendes PDTT, maka ditegaskan bahwa penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 tidak dapat digunakan lagi untuk pembayaran iuran program BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta masyarakat kategori rentan dan miskin di Desa.
Hal ini berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, huruf E tentang Hal Khusus Lainnya, yaitu ”pembayaran iuran program BPJS Ketenagakerjaan bagi aparatur pemerintahan desa, RT/RW, dan pekerja rentan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.
Dengan demikian penganggaran penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menyikapi hal itu, Bupati Bone Bolango Merlan S. Uloli mengatakan bagaimana komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di dalam menindaklanjuti terbitnya Surat Edaran Kemendes PDTT terkait dengan larangan dana desa untuk tidak bisa dimanfaatkan lagi untuk pembayaran BPJS Ketenagakerjaan tersebut.
“Tentu hal ini akan menjadi PR bagi daerah,”kata Bupati Merlan S. Uloli saat menjalani proses wawancara Paritrana Award tingkat Provinsi Gorontalo tahun 2023 yang melibatkan sembilan orang panelis dan diketuai Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Sofian Ibrahim, di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo, Rabu (7/2/2024).
Didampingi Sekda Bone Bolango Ishak Ntoma, Staf Ahli Bupati Dian Susilo, dan Kepala Disnakerkum Lukman A. Daud, Bupati Merlan S. Uloli mengungkapkan Pemerintah Daerah akan mencari solusinya untuk menyikapi SE Kemendes PDTT tersebut walaupun dalam keterbatasan anggaran daerah saat ini.
“Kami berupaya mencakup mereka-mereka pekerja rentan desa yang tadinya didanai oleh dana desa, tapi saat ini tahun 2024 tidak bisa lagi iurannya BPJS Ketenagakerjaannya dibayarkan oleh Dana Desa,”ungkap Merlan Uloli di hadapan sembilan panelis tersebut.
Ia menuturkan pihaknya selaku pemerintah daerah akan melakukan perhitungan kembali melalui TAPD, anggaran yang bisa digunakan untuk bisa melindungi pekerja rentan desa tersebut.”Mungkin kita juga bisa bantu melalui dana Pendapatan Asli Daerah (PAD), itu kita perhitungkan juga,”terang Bupati Merlan S. Uloli.
Tidak hanya itu, kata orang nomor satu di Bone Bolango ini, pihaknya akan berusaha mensosialisasikan terus kemandirian peserta dalam program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan di wilayahnya.
”Jadi mereka-mereka yang sudah mampu yang tadinya dibayarkan oleh pemerintah daerah, itu kita dorong beralih menjadi mandiri. Kemudian yang tadinya dibiayai dari dana desa dan mereka ada di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), itu yang kita prioritaskan dan iurannya akan dibayarkan oleh pemerintah daerah,”pungkas Merlan S. Uloli.
Sementara itu, Kepala Dinas Nakerkum Bone Bolango, Lukman A. Daud mengungkapkan Bupati Merlan S. Uloli menjalani prosesi tahapan wawancara Paritrana Award tingkat Provinsi Gorontalo tahun 2023, karena Bone Bolango merupakan salah satu daerah yang telah mengimplementasikan Jamsostek bagi masyarakat pekerja, utamanya pekerja rentan dengan jumlah cakupan kepesertaan tertinggi di Provinsi Gorontalo.
“Tahapan wawancara ini akan menjadi jalan perjuangan Kabupaten Bone Bolango untuk mendapatkan anugerah Paritrana Award dari Presiden RI di tahun 2024,”ungkap mantan Kadis Kominfo dan juga Kadis Sosial Kabupaten Bone Bolango itu. (Tim Redaksi)